untitled #1

 

  "But it was just my imagination"

Craig David - Just My Imagination

it were too soon to say.

Tepatnya pertengahan pergantian tanggal semalam secara kebetulan sekali ada BBM yang masuk ke handphone gue yang ternyata 2 pesan ini masuk

Jelas sekali ini terlalu cepat hal tersebut diucapkan ke gue. Tapi, beginilah mungkin semangat orang tua kepada anaknya yang sedang merantau beda propinsi.

TERIMA KASIH :)

gratis? serius banget nih?! (terakhir)

haiaaaah akhirnya ada kembali untuk menulis ini lagi.
bismillah semoga bermanfaat bagi yang membaca.

    Sebenarnya gratis mereka para politikus yang terkadang gak ngerti main asal caplok sistem negara luar dan diterapkan di Indonesia sendiri, bahkan di provinsi/kabupaten yang ada. contoh: yang seperti udah diketahui layak umum bahwa negara negara skandinavia (swiss, swedia, finlandia, dsb) punya tingkat happiness index yang sangat tinggi, tahukah mengapa? karena fasilitas publik yang digunakan itu semua gratis tis tis dari mulai kesehatan, pendidikan, transportasi umum gratis. gimana gak happy warga disana coba? namun disisi lain ada hal yang mungkin gak diketahui khalayak umum yaitu tingkat pajak yang dipungut oleh pemerintah negara masing masing mencapai 50-70%. gimana gak warganya pengen kerja keras dengan tingkat pajak seperti itu? tapi pajak itu gak akan berlaku ketika mereka sudah menginjak masa jompo dimana seluruh kebutuhan hidup mereka akan ditanggung oleh negara. nikmat sekali bukan? sangatlah nikmat. gimana jika diterapkan di Indonesia? bisa? jelas bisa jika, para pembayar pajak di Indonesia itu tertib semua, coba bayangkan dari sekitar +- 250 juta penduduk Indonesia yang bayar cuma 22 juta penduduknya? kurang dari sepuluh persen dari penduduknya dan dari penduduk yang 250 juta itu minta segala asuransi yang dibayar dari kas pemerintah dan segala jaminan apapun yang di berakibat buruk dimata masyarakat.

  

    Disisi lain para cecerut tikus kelas kakap juga mulai bermain main dengan uang negara. ada yang salah dengan sistem kenegaraan yang cukup fatal dan tidak dibuat dalam satu aturan resmi tentang perpolitikan dari partai yaitu sistem keuangan partai dimana (menurut gue) adalah hal yang paling krusial mengapa? ini sebenarnya harus dijelaskan, mungkin diterbitkan ke publik agar mereka dapat mengaksesnya setelah dilakukan oleh audit oleh akuntan publik dan ini bisa menjelaskan aliran dana partai dalam kancah politik di Indonesia berasal darimana dan digunakan oleh apa saja, ketika memasuki acara tahunan politik aliran dana keluar partai terus menerus dikuras untuk menggapai kursi legislatif dan eksekutif. nah! setelah masa pelantikan dan masa jabatan 2 hingga 3 tahun kemudian kembali anggota eksekutif dan legislatif ada saja yang terpuruk masalah masalah akibat penggelapan, mark up, atau apapun itu yang berurusan dengan hukum karena ketika mereka berkampanye mengeluarkan dana yang besar dan mau tidak mau dana tersebut harus balik kembali ke kantong para individu individu atau ke kantong partai demi menghidupi kebutuhan harian partai dan ini merupakan (mungkin) agenda terselubung banyak partai demi meraih kekuasaan untuk memenuhi kebutuhan perut mereka saja.

   kalau gini caranya Indonesia belum bisa mendaratkan menjadi negara yang berdasar walfare state dimana dengan segala kebutuhan publik gratis, karena selain APBN yang tergolong kecil untuk menghidupi kebutuhan publik yang alokasinya super ngawur ditambah dengan kebijakan para policy maker yang cukup super juga membuat negeri ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bangkit kembali menjadi salah satu kekuatan Macan Asia seperti sebelum 1997.

Quote of the day

"dalam canda terkadang terselimut sejuta harapan"

gratis? serius banget nih?! (part 1)

sedang mencoba mempost berupa ketikan ketikan yang sedikit bermakna terhadap bidang keilmuan dikit yak.


Akhir - akhir ini saya agak sedikit "tercerahkan" dimana sekarang sudah memasuki masa masa tahun politik dimana mayoritas kepala daerah masa jabatannya "dipaksa" habis pada tahun ini. Mengapa? Karena 2014 nanti kan ada pemilihan legislatif dan eksekutif sehingga pemilihan bupati atau walikota dan semacamnya dimajukan pada tahun ini.

Nah! ini yang paling sering gue dengar ucapan ucapan manis yang dikibar kibarkan oleh para calon calon dimana mulut para politikus tersebut terlalu lamis dan lumrah. Janji - janji manis pun bertebaran dimuka panggung politik. ada yang sedikit menggelitik dan terinspirasi oleh pernyataan salah satu staff ahli Wapres RI yang nyambi di kampus tentang janji - janji yang dilakukan oleh para politik-us tersebut, ya ada beberapa yang sudah terlaksana sih, yang sangat lantang di ucapkan di megahnya mimbar panggung kampanye politik mereka yaitu mengenai pendidikan dan kesehatan.

Lantas ada apa permasalahan yang melintas dan cukup terbesit? ketika mereka melontarkan "jika saya menjadi gubernur , bupati atau walikota (kecuali DKI Jakarta, karena bupati atau walikota tidak dipilih langsung oleh warga, CMIIW) kesehatan di Kota atau Provinsi X akan gratis! Sekolah akan gratis!" dsb.
"Terus buat bayar itu pendidikan dan kesehatan darimana?" "kalo APBD atau APBN gak kuat bayar siapa yang bayar?" bingung lah seketika ketika pertanyaan tersebut kembali tak terjawab.

Mengacu kepada salah satu tujuan NKRI yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, sudah sangat jelas menjadi tugas negara, pemerintah pusat dan daerah selaku yang menjalani roda pemerintahan, bahwa meningkatkan taraf pendidikan bangsanya sendiri merupakan suatu kewajiban yang dititipkan para founding fathers negara ini. Namun kalau begini jadinya, apakah mereka rela ketika negaranya sendiri digrogoti dari dalam dan oleh bangsanya sendiri?

lalu apa yang menjadi korelasi antara pendidikan dan kesehatan gratis dengan digrogoti dari dalam? Mungkin secara sadar atau tidak sadar hampir seluruh masyarakat tercetak di kepala mereka bahwa "people respon to incentives". tidak percaya? contoh: mengapa masyarakat Indonesia sangat banyak yang mengkonsumsi BBM berjenis Premium? karena di subsidi dan karena di subsidi itulah mereka menggunakan bahan bakar seenak perut mereka sendiri. begitulah sifat mansia yang dikatakan rasional, dimana ada insentif maka disitu akan terjadi pemborosan. okesip! balik lagi ke topik kesehatan dan pendidikan, ketika pendidikan dan kesehatan digratiskan apa yang akan terjadi? yang sekolah akan semakin seenaknya sendiri kesekolah karena mereka bersekolah menjadi seenaknya sendiri, mau bolos, mau nilai jelek juga ya terserah mereka karena gampangnya sekolah. mau bukti? sekitar 2 - 4 tahun yang lalu pasti dikelas ada aja yang bolos, wong yang nulis aja kuliah terkadang masih TA kok. Njuk piye di sisi Kesehatan? ya seperti itu juga kurang lebih, mungkin value dari kesehatan menjadi berkurang dan masyarakat mungkin akan seenaknya sendiri pula berobat. Bila diberikan resep obat generik maunya bukan obat generik, "lho bukannya obat generik itu gak ada bedanya ya dengan bukan obat generik? cuma ada brandnya ajakan? (mungkin para mahasiswa dari cluster kesehatan lebih paham)" ketika biaya biaya itu membengkak dan pemerintah tidak bisa membayar lantas siapa yang akan membayar?




................. #marchparade